Israel Bombardir Tepi Gaza

Seorang bocah Palestina memandang ke arah lapangan sepakbola yang hancur dibom Israel, dari balik teralis rumahnya, di Gaza, pada masa gencatan senjata antara Palestina dengan Israel (23/11). REUTERS/Ahmed Zakot

TEMPO.CO, TEPI GAZA — Israel memborbardir lokasi latihan militer Hamas kemarin sebagai balasan atas serangan roket sehari sebelumnya. Dua serangan udara pesawat tempur Israel menghantam tempat latihan Brigade Al-Quds—kelompok bersenjata milik Jihad Islam di Kota Khan Yunis.

“Tidak ada korban luka, tapi tempat latihan rusak,” kata Brigade Al-Quds dalam pernyataan yang dilansir kanto berita Palestina, Ma’an. Sedangkan serangan ketiga terjadi di dekat Kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir.

Ini merupakan serangan udara pertama Israel sejak awal bulan. Kala itu, pasukan Israel dan Hamas bertempur selama delapan hari setelah gencatan senjata yang dimotori Mesir gagal. Serangan ini pun seiring dengan janji yang dilontarkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam rapat mingguan kemarin, Netanyahu bersumpah akan membalas semua serangan roket dari Gaza.

“Kami akan melakukan semua cara untuk memastikan keamanan rakyat Israel di semua lokasi,” ujar dia. Selain menggelar serangan udara, Israel juga menutup perbatasan dengan Gaza di Kerem Shalom. Namun pintu perbatasan lain menuju Gaza akan dibuka hanya untuk akses bantuan kemanusiaan.

Insiden roket terjadi pada akhir pekan lalu. Saat itu, ribuan warga Israel tengah merayakan hari raya Lag Baomer di taman dan hutan. Roket dari arah Gaza kemudian menghantam lokasi terbuka dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Namun Tel Aviv berkukuh Hamas bertanggung jawab sebagai pengusa Gaza. Serangan roket dari Gaza terus menurun sejak serangan militer Israel pada November lalu. Sebelumnya, hampir setiap hari kelompok militan menyerang kota-kota di wilayah selatan Israel dengan roket atau rudal.

Uje Wafat, Arifin Ilham Berduka Sekaligus Bahagia

TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar wafatnya Ustad Jeffry Al-Buchori atau biasa disapa Uje memenuhi beragam media tanah air. Betapa tidak, kesan yang ditinggalkan sosok almarhum begitu melekat bagi banyak orang.

Kepergiannya yang begitu mendadak tentunya menyisakan kesedihan yang cukup mendalam bagi siapa saja yang pernah bahkan senantiasa berkomunikasi dengan Uje. Tidak hanya kerabat dekat saja yang hadir di rumah duka, menyolati jenazah di Istiqlal, hingga turut menghantarkan almarhum ke peristiahatan terakhirnya.

Para sahabat dekat Uje, semisal Ustad Arifin Ilham juga menyampaikan belasungkawanya melalui media sosial Facebook. "Inna lillaaahi wa inna ilaihi roojiuun, sesungguhnya semuanya milik Allah dan sesungguhnya semua kembali kepada Allah. Telah pulang ke Rahmatullah sahabat kita Ustadz Jefry AlBukhori, yg akrab kita panggil Uje. Allahummagfirlahu warhamhu...semoga Allah mengampuni semua dosa almarhum, memaafkan semua kesalahan almarhum...aamiin".

Ustad Arifin Ilham juga menampilkan fotonya bersama Uje. Dalam keterangan di foto itu, Arifin Ilham menyebutkan foto itu merupakan kenangan indah bersama almarhum.  Selama ini, Uje memanggil Ustad Arifin Ilham dengan sebutan abang.

Selain menyampaikan bela sungkawan, Ustad Arifin Ilham juga mengungkapkan ia turut bahagia atas kepergian Uje di hari Jumat. Karena, saat membaca hadists Rasulullah tentang orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan mendapatkan perlindungan Allah dari siksa kubur. "Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jum’at atau malam Jum’at melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur" (HR. Al-Tirmidzi, no. 1043).

Polisi Perdalam Dugaan Korupsi UN

Kapolri, Jendral Timur Pradopo. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengatakan, tim penyelidik Badan Reserse dan Kriminal belum menemukan unsur pidana korupsi dalam kasus pencetakan ujian nasional (UN) 2013. "Sekarang kami masih melakukan pengumpulan informasi-informasi berkaitan dengan penyelidikan tersebut," kata Timur di Mabes Polri, Kamis, 25 April 2013.

Menurut Timur, tim Bareskrim melakukan penyelidikan secara komprehensif sejak munculnya kisruh keterlambatan pelaksanaan UN akibat distribusi naskah soal yang tak sesuai dengan jadwal. Timur berjanji akan menindaklanjuti jika menemukan pelanggaran pidana dalam kasus tersebut. "Tetapi prioritas pertama kami, bagaimana UN berjalan lancar," kata dia.

UN sekolah menengah atas, 15 April lalu, terpaksa diundur karena PT Ghalia Indonesia Printing telat mendistribusikan naskah soal. Akibat kejadian ini, Menteri Pendidikan M. Nuh menyatakan PT Ghalia masuk daftar hitam di Kementerian.

PT Ghalia mencetak soal untuk 11 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain Ghalia, ada lima perusahaan pencetak soal UN, yakni PT Temprina Media Grafika, PT Pura Barutama, PT Jasuindo Tiga Perkasa, PT Belabat Dedikasi Prima, dan PT Karya Wira Utama.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tim Bareskrim berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelidiki indikasi pelanggaran pidana dalam kasus UN tersebut. Tim Bareskrim akan mempelajari perjanjian dan kontrak setiap perusahaan percetakan UN untuk mengetahui apakah ada pelanggaran perjanjian atau wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan distribusi soal. "Apabila ada indikasi pelanggaran hukum, tentu akan dilakukan kajian lebih lanjut," kata Boy.

DPR Minta Hasil Ujian Nasional Tahun Ini Diabaikan

Petugas menerima kiriman lembar jawaban Ujian Nasional tingkat SMP/MTS se Jawa Barat yang selanjutnya akan dipindai di UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung (25/4). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat meminta hasil Ujian Nasional 2013 tidak dijadikan standar kelulusan peserta didik. Parlemen beralasan, penundaan dan kekisruhan ujian nasional menyebabkan kondisi psikologis peserta didik menjadi terganggu. 

"Ujian nasional ini tidak sah secara hukum," kata anggota Komisi Pendidikan, Leni Marlinawati, saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 26 April 2013.

Dia menilai pemerintah harus berbesar hati menerima masukan dari publik terkait ujian nasional ini. Leni juga meminta penentuan 20 variasi bentuk soal ujian nasional dikaji kembali. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini tak yakin penambahan varian soal tersebut sudah melalui kajian secara ilmiah, akademik dan ilmiah, serta ditujukan bagi kepentingan anak.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Raihan Iskandar, juga menyatakan ujian nasional tahun ini sangat menghebohkan karena melibatkan Tentara Nasional Indonesia. Tetapi, dia mengingatkan, persoalan ujian nasional bukan masalah percetakan, tetapi lebih kepada kelalaian manajemen di Kementerian Pendidikan. "UN menjadi sangat seru dan luar biasa," kata dia.

Karena itu, Raihan meminta agar Menteri Pendidikan membuat kebijakan agar hasil ujian nasional tidak dijadikan sebagai tiket kelulusan dan tiket masuk perguruan tinggi. Hal ini akan membantu peserta didik yang mengikuti ujian nasional dengan berbagai tekanan psikologis. "Ini bentuk kesiapan mengakui kesalahan," kata Raihan.

Permintaan serupa juga disampaikan oleh politikus Partai Amanat Nasional, Eko Indro Purnomo. Menurut dia, Kementerian Pendidikan harus mengabaikan hasil ujian nasional sebagai standar kelulusan peserta didik tahun 2013. "Kami meminta Pak Menteri meluluskan semua peserta ujian," ujar Eko.

Menteri Nuh Siap Bantu KPK Telisik Anggaran UN

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi yang hendak menelisik anggaran Ujian Nasional. Jika menemukan penyelewengan, Nuh berjanji akan memberikan sanksi.

"Saya menyambut baik KPK dan BPK atau siapapun yang bersama-sama mengadakan investigasi," kata Nuh di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks parlemen, Senayan, Jumat, 26 April 2013.

Nuh juga menyatakan jika lembaganya sedang mengadakan investigasi internal mengenai pelaksanaan kekacauan ujian tersebut.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan anggaran UN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyatakan telah melakukan validasi terhadap laporan itu dan sudah membuka penyelidikan terhadap dua proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyelidikan yang dibuka adalah untuk anggaran Ujian Nasional dan kurikulum 2013 yang telah dilakukan sejak pekan lalu. Komisi Antikorupsi juga bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelidikan dua proyek ini.